Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

Artikel ini bagian dari seri Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia

Pancasila Undang Undang Dasar 1945

Majelis Permusyawaratan Rakyat Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Daerah

Presiden Kementerian Negara Sekretariat Negara Sekretariat Kabinet Lembaga Pemerintah Non Departemen Kejaksaan Badan Ekstra Struktural Badan Independen Tentara Nasional Indonesia Kepolisian Negara RI Perwakilan RI di Luar Negeri Bank Indonesia

Mahkamah Agung Mahkamah Konstitusi Komisi Yudisial

Badan Pemeriksa Keuangan

Lihat pula: Pemerintahan Daerah Pemerintah Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Badan Ekstra Struktural, adalah lembaga yang dibentuk untuk memberi pertimbangan kepada Presiden atau Menteri, atau dalam rangka koordinasi atau pelaksanaan kegiatan tertentu atau membantu tugas tertentu dari suatu departemen.

Lembaga ini bersifat ekstra struktural, dalam arti tidak termasuk dalam struktur organisasi kementerian, departemen, ataupun Lembaga Pemerintah Non Departemen. Lembaga ini dapat dikepalai oleh Menteri, bahkan Wakil Presiden atau Presiden sendiri. Sedangkan nomenklatur yang digunakan antara lain adalah dewan, badan, lembaga, tim, dan lain-lain.

Berikut adalah daftar beberapa Badan Ekstra Struktural:

• Dewan Ekonomi Nasional (DEN)
• Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD)
• Badan Pertimbangan Kepegawaian (Bapek)
• Badan Pelaksana APEC
• Badan Pertimbangan Jabatan Nasional (Baperjanas)
• Lembaga Sensor Film (LSF)
• Tim Bakorlak Inpres 6
• Tim Pengembangan Industri Hankam
• Komite Olahraga Nasional Indonesia
• Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia
• Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi untuk Aceh dan Nias (BRR Aceh-Nias)
• Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres)

[sunting] Lihat pula

• Daftar Badan dan Komisi di Indonesia